Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

Sekretariat

  1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
  2. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
  2. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
  3. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  4. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  5. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  7. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
  8. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

 

  1. Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas dan melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.

 

  1. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Keuangan memiliki fungsi:

 

  1. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian program dan keuangan;
  2. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang tenaga kerja;
  3. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang tenaga kerja;
  4. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang tenaga kerja;
  5. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  6. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang tenaga kerja;
  7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja;
  8. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang tenaga kerja;
  9. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian perencanaan;
  10. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Keuangan;
  11. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
  12. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  13. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
  14. pelaksanaan administrasi keuangan;
  15. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  16. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
  17. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
  18. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan BarangUnit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  19. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
  20. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian Keuangan; dan
  21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi:
  3. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  4. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
  5. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  6. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  7. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
  8. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  9. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  10. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  11. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

 

 

 

Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

 

Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

 

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  2. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja
  3. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  5. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

 

  1. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari :
  1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
  2. Seksi Struktur dan Kelembagaan; dan
  3. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja.
  1. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

 

Seksi Pelatihan dan Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pelatihan dan Pemagangan.

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan rencana Penyusunan Program ,bahan pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan seksi pelatihan dan pemagangan;
  2. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  3. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
  4. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
  5. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja tingkat kabupaten;
  6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
  7. penginventarisiran kelembagaan pelatihan pemagangan perusahaan dan kegiatan pemagangan yang mencakup program, jenis keterampilan, sertifikasi, pendanaan pelatihan;
  8. pelaksanaan permohonan rekomendasi perusahaan yang akan mengirim tenaga kerja pemagangan luar negeri ke Depnakertrans RI;
  9. pelaksanaan Sosialisasi, promosi, seleksi dan penempatan peserta pemagangan baik di dalam maupun luar negeri;
  10. penyiapan bahan pembinaan di bidang pengembangan program pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan;
  11. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan analisis jabatan, antar kerja antar negara, antar kerja antar lokal dan antar kerja antar negara serta pemberian perijinan dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing;
  12. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  13. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Pemagangan sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

Seksi Struktur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Struktur dan Kelembagaan.

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Struktur dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

 

  1. penyiapan bahan rencana Penyusunan Program, bahan pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Seksi Struktur dan Kelembagaan;
  2. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Pembinaan Struktur dan kelembagaan;
  3. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
  4. pemberian rekomendasi penerbitan ijin lembaga latihan kerja swasta dan lembaga latihan kerja;
  5. penginventarisasian kelembagaan, tenaga kepelatihan, jenis kegiatan dan program kegiatan pengembangan produktivitas tenaga kerja di daerah;
  6. pembinaan terhadap Balai Latihan Kerja dan lembaga pemerintah, lembaga latihan swasta, lembaga uji ketrampilan dan lembaga latihan perusahaan;
  7. penginventarisir data ijin Lembaga Pelatihan Kerja Tingkat Kabupaten;
  8. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan;
  9. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Pemagangan sesuai tugas dan fungsinya.

 

Seksi Produktifitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Produktifitas Tenaga Kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kegiatan seksi Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
  2. pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  3. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
  4. penyiapan bahan pelatihan, konsultasi produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi profesi dan asosiasi dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja;
  6. pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas tenaga kerja baik dilingkungan pemerintah, perusahaan dan masyarakat luas lingkup Kabupaten;
  7. pelaksanaan program peningkatan produktivitas Tenaga Kerja di wilayah Kabupaten melalui kegiatan terpadu;
  8. pelaksanaan program peningkatan produktifitas di wilayah kabupaten;
  9. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  10. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

 

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  2. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
  3. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  5. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

 

  1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
  2. Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
  3. Seksi Transmigrasi.
  1. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja.

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan dan pelaksanaan informasi pasar kerja dan Bursa tenaga kerja;
  2. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansiterkait pada seksi pembinaan struktur dan kelembagaan;
  3. pelaksanaan pengolahan data informasi pasar kerja dan Bursa tenaga kerja;
  4. penyebarluaskan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja;
  5. pelaksanaan pengolahan data tentang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
  6. pelaksanaan operasional informasi pasar kerja dan Bursa tenaga kerja;
  7. pelaksanaan operasional penyelenggaraan dan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbinganjabatanpencarikerja;
  8. pelaksanaan Operasional Penyuluhan/sosialisasi tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  9. pelaksanaan operasional penerbitan dan pengendalian izin pendirian serta pembinaan Lembaga Bursa Kerja Khusus (BKK);
  10. pelaksanaan operasional penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job Fair);
  11. pelaksanaan operasional pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan usia lanjut;
  12. pelaksanaan operasional verifikasi dokumentasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
  13. pelaksanaan pelayanan antar kerja bagi pencari kerja serta pendayagunaan pengantar kerja;
  14. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  15. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

 

  1. penyiapan dan menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  2. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
  3. pelaksanaan penghimpunan, pencatatan, pengelompokan data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja untuk keperluan penyusunan dan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online atau media lainnya;
  4. pembuatan perkiraan dan perhitungan perkembangan angkatan kerja, kesempatan kerja, pengangguran untuk keperluan pelayanan informasi ketenagakerjaan;
  5. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan terhadap pencari kerja, siswa sekolah Menengah Kejuruan, perguruan tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  6. pelaksanaan pencocokan data lowongan kerja, penyiapan pemanggilan dan seleksi awal pencari kerja dalam rangka pemenuhan lowongan pekerjaan serta pelaksanaan tindak lanjut penempatan tenaga kerja;
  7. pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja ke perusahaan pengguna tenaga kerja dan penyaluran tenaga kerja pada lembaga jasa penempatan tenaga kerja melalui program Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah atau Antar Kerja Antar Negara;
  8. pelaksanaan proses perijinan pengguna tenaga kerja asing pendatang (TKWNAP);
  9. pelaksanaan penempatan dan bimbingan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan tenaga kerja lanjut usia melalui program Antar Kerja Khusus (AKSUS);
  10. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan perijinan berupa rekomendasi pendirian kantor cabang PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Insonesia Swasta), serta pelaksanaan perijinan pendirian Lembaga PenampunganTenaga Kerja;
  11. penyiapan pelaksanaan perluasan dan penciptaan lapangan kerja serta kesempatan kerja melalui pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) , Kelompok Usaha Teknologi Padat Karya/Teknolo
Sambutan
phijsk
Binapenta
Kemnaker
disnakertrans Prov NTB