Profil OPD 2018

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN LOMBOK BARAT

 

  1. Bidang Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Barat masih menjadi masalah serius bagi Kabupaten di NTB. Mulai dari sempitnya lowongan kerja sampai masih minimnya (keahlian) warga di Kabupaten Lombok Barat. Ini tidak lepas dari kondisi kualitas sebagian pendidikan setempat yang secara umum tidak memenuhi persyaratan untuk bisa melahirkan lulusan siap kerja atau bersaing dalam bursa kerja yang ada. Kondisi itu membuat angka pengangguran tinggi.

Namun sebagian mereka tidak mau menyerah dengan keadaan ini, maka memilih lapangan kerja ke daerah lain, bahkan ke luar negeri menjadi       buruh kasar sebagai Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) menjadi primadona bagi sebagian masyarakat. Tidak berlebihan bila kemudian muncul berbagai masalah terkait tenaga kerja ini. Antara lain soal pemalsuan dokumen untuk pengiriman TKI hingga kasus penipuan calon TKI oleh oknum jasa pengiriman TKI. Ini tidak terlepas dari minimnya pengetahuan calon TKI soal prosedur pengiriman TKI.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya migrasi TKI ke luar negeri. Disamping faktor penarik yang ada di luar negeri berupa upah yang lebih tinggi, maka faktor yang paling banyak berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga Negara yang paling penting yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam rangka menghadapi persaingan bebas di era globalisasi perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya khususnya melalui kegiatan pelatihan.

Rendahnya kualitas lulusan yang dihasilkan sebagian lembaga pelatihan kerja menjadi masalah utama, permintaan pasar kerja menjadi masalah utama, permintaan pasar kerja sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi karena tidak dapat terserap dalam pasar.Hal ini menjadi tolak ukur bahwa lembaga pelatihan yang terakreditasi memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk menentukan program pelatihan yang tepat sehingga dapat mengisi pasar kerja.

Dinas  Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat secara khusus melalui Kemenakertrans RI sedang mengupayakan berdirinya Lombok Employment Service Center sebagai sarana dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia.

 

  1. Bidang Ketransmigrasian

Permasalahan Transmigrasi dapat dilihat dari dua sudut penglihatan yaitu sudut penglihatan yang pertama masalah penyebaran penduduk  dan sudut penglihatan yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan.

Pada dasarnya kedua sudut penglihatan tersebut tidak terpisah satu sama lainnya. Transmigrasi harus dikaitkan dengan pembangunan proyek-proyek. Adapun pembangunan proyek-proyek tersebut bukanlah semata-mata untuk menampung transmigran yang dipindahkan dari daerah lain melainkan untuk melaksanakan pembangunan guna peningkatan produksi nasional. Dibangunnya proyek-proyek tersebut didaerah-daerah yang kebetulan kekurangan tenaga kerja bukanlah semata-mata untuk memindahkan tenaga kerja melainkan karena tujuan yang hendak dicapai, yaitu peningkatan produksi nasional dapat terwujud sebaik-baiknya dengan pembangunan di daerah-daerah tersebut.

Pembangunan kawasan transmigrasi pada umumnya dilakukan di wilayah-wilayah yang jauh (remote area) dan dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan usaha pertanian di wilayah tersebut. Pengiriman transmigran sudah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembangunan kawasan tersebut.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat terus melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan bagi calon transmigran asal kabupaten Lombok Barat.

 

  1. Visi dan Misi

Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat yaitu “MENCIPTAKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAN YANG PRODUKTIF, KOMPETITIF DAN MANDIRI MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERMARTABAT DENGAN DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU”. Untuk mewujudkan visi ini, Disnaker Kab. Lobar menetapkan misi sebagai berikut:

  • Menyelenggarakan sistem administrasi yang mendukung fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( good govermance ).
  • Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja, kompetensi, ketrampilan, produktivitas tenaga kerja, dan masyarakat transmigrasi.
  • Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan serta perlindungan tenaga kerja.

 

 

 

  1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Disnaker Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

  • Meningkatkan kualitas pelayanan publik
  • Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri
  • Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/ buruh

 

  1. Strategi dan Arah Kebijakan
  • Terwujudnya kualitas pelayanan publik
  • Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal
  • Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja

 

  1. Tugas Pokok dan Fungsi
  1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja.

 

  1. Fungsi

Disnaker Kab. Lobar dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan diatas, menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan rencana strategis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  • perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  • pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  • pembinaan pencari kerja, perlindungan pekerja, syarat -syarat kerja, kesejahteraan pekerja pada sektor informal dan penyelenggaraan transmigrasi;
  • pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
  • pengawasan terhadap pelaksanaan perundang- undangan ketenagakerjaan;
  • pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas tenaga kerja; dan
  • pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang dimaksudkan disini adalah struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2016, Yang meliputi :

    1. Kepala Dinas.
    2. Sekretariat terdiri dari :
      1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
  2. Seksi Transmigrasi;
  3. Seksi Pembinaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
    1. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek terdiri dari :
  1. Seksi Pengupahan dan Jamsostek;
  2. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
  3. Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial
    1. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :
          1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
          2. Seksi Struktur dan Kelembagaan;
          3. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja
    2. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar struktur organisasi Disnaker Kab. Lobar

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar nama-nama Aparatur Sipil Negara lingkup Disnaker Kab. Lobar

  1.   Anggaran

Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.905.505.699,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.406.621.699,- yang merupakan keperluan rutin (gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.498.884.000,- yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan dibidang Tenaga kerja dan Transmigrasi.

 

Peta lokasi Dinas Tenaga kerja Kab. Lombok Barat

 

 

BAGIAN II

PROGRAM DAN KEGIATAN

 

        1. Kegiatan Rutin

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, dimana Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur Pelaksana pemerintah kabupaten dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan, meliputi :

          1. Menyusun rencana strategis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
          2. Merumuskan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
          3. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang.
          4. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi dan hubungan industrial dan jamsostek
          5. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas sektor tenaga kerja dan transmigrasi
          6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati
          7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

 

        1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 sebagai berikut :

 

 

        1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  • Penyediaan jasa surat menyurat
  • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  • Penyediaan jasa administrasi keuangan
  • Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
  • Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  • Penyediaan alat tulis kantor
  • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  • Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  • Penyediaan makanan dan minuman
  • Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah

 

        1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Pengadaan Mebeleur
  • Pengadaan peralatan gedung/kantor
  • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

 

        1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  • Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  • Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
  • Penyusunan Profil/monografi
  • Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
  • Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD
  • Penyusunan laporan akuntabilitasi kinerja instalasi pemerintah (LAKIP)

 

        1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  • Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja
  • Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
  • Sosialisasi Pembinaan dan Perizinan LPKS
  • Sosialisasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

 

        1. Program peningkatan kesempatan kerja
  • Pendataan Tenaga Kerja AKL, AKAD dan AKAN
  • Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Asing
  • Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar negeri
  • Pengembangan Pasar Kerja
  • Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat
  • Bursa Kerja Khusus
  • Pelayanan TKI Terintegrasi (LTSA)

 

        1. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
  • Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
  • Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
  • Fasilitasi Upah Minimum dan Kepesertaan Jaminan Sosial
        1. Program Transmigrasi Regional
  • Pembinaan Calon Transmigrasi Regional
  • Pendataan, Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran
  • Pembinaan, Pengangkutan dan Penampungan Transmigrasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN III

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

 

III.1. PELAKSANAAN MASING-MASING BIDANG

Program merupakan Rencana atau Implementasi Strategi Organisasi dan sekaligus merupakan proses jumlah, jenis sumber daya yang diperlukan dalam Rangka pelaksanaan suatu rencana.

Adapun program-program Pembangunan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang telah ditetapkan mencakup :

  1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  2.  Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  3.  Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  4.  Program Transmigrasi Regional

Kegiatan merupakan segala sesuatu, yang dilaksanakan dalam merealisasikan program kerja dan sekaligus merupakan cerminan dari strategi konkrit Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat untuk di implementasikan dengan sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Urusan tenaga kerja dan transmigrasi terdiri dari 3 bidang, yaitu Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

  1. Satuan kerja operasional
  •  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja, melalui pemberian pelatihan keterampilan pertukangan kayu/meubel dan pramuniaga, menerbitkan sertifikat kepada peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pertukangan kayu/meubel. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 425.666.800,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 407.480.100,- (95,73%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena  adanya sisa dari belanja bahan pakai habis, belanja bahan praktek/lomba, belanja makan minum, belanja perjalanan dinas dan negosiasi harga dalam proses pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat.
  • Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, melalui pemberian pelatihan keterampilan. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 59.773.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.973.000,- (68,55%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena adanya efisiensi dari biaya pelatihan tenaga kerja dan negosiasi harga dalam proses pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat
  •  Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Perizinan LPKS, dengan melakukan sosialisasi mengenai perizinan LPKS dan peranan LPKS dalam meningkatkan keterampilan masyarakat berbasis kompetensi. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 13.173.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.350.500,- (93,76%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena adanya sisa belanja bahan pakai habis.
  •  Kegiatan Sosialisasi Pemagangan Dalam dan Luar Negeri, dengan melakukan penginputan data tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan sosialisasi perlindungan dan penempatan TKI. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 15.488.400,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 15,488.000,- (99,99%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena  adanya sisa belanja bahan pakai habis.
  •  Kegiatan Pendataan Tenaga Kerja AKL, AKAD dan AKAN, dengan melakukan pendataan AKL, AKAD dan AKAN. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 39.316.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.697.000,- (78,08%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena adanya sisa perjalanan dinas luar daerah dan negosiasi harga dalam proses pengadaan belanja modal.
  • Kegiatan Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja Asing, dengan melakukan sosialisasi mengenai izin penempatan tenaga kerja asing dan monitoring ke perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 26.607.000,- dengan penyerapan anggaran yang sebesar Rp. 24.713.000,- (92,88%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena adanya sisa sewa ruang rapat dan perjalanan dinas dalam daerah.
  • Kegiatan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dengan melakukan edukasi mengenai pentingnya pemberangkatan TKI secara prosedural. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 49.172.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.220.000,- (98,06%). Terjadinya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi karena adanya sisa biaya foto kopi.
  • Kegiatan Pengembangan Pasar Kerja, melalui pelayanan penerbitan blanko AK I (kartu kuning) sampai AK V sehingga pencari kerja terlayani administrasi ketenagakerjaannya. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 33.421.600,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.421.600,- (100%).
  • Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kementerian Tenaga Kerja RI seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM), padat karya infrastruktur, padat karya produktif, dan desa migran produktif (desmigratif). Pagu anggaran yang tersedia Rp. 48.964.700,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.861.200,- (83,45%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena  adanya sisa kegiatan sosialisasi berupa belanja bahan pakai habis dan jasa kantor.
  • Kegiatan Bursa Kerja Khusus, dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai penempatan dan lowongan kerja di dalam negeri untuk lulusan sekolah kejuruan. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 39.852.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 38.982.000,- (97,82%).Terjadinya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi karena  adanya sisa kegiatan sosialisasi berupa belanja bahan pakai habis.
  • Kegiatan Pelayanan TKI Terintegrasi (Layanan Terpadu Satu Atap/LTSA), melalui pembangunan fisik Ruangan LTSA dan pengadaan sarana LTSA. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 612.709.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 458.059.276,- (74,76%). Terjadinya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi karena honorarium tim pengelola LTSA yang tidak bisa dikeluarkan dengan alasan LTSA Kab. Lobar belum terbentuk dan sebatas penyiapan Pembentukan LTSA.
  •  Kegiatan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan tim penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan melakukan Survey Kebutuhan Hidup Layak. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 88.900.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 59.190.600,- (66,58%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena  adanya sisa belanja jasa kantor, makan minum rapat dan perjalanan dinas luar daerah.
  •  Kegiatan Fasilitasi Upah Minimum dan Kepesertaan Jaminan Sosial, melalui rapat Dewan Pengupahan untuk menghasilkan standar Upah Minimum Kabupaten, Bimtek Struktur Skala Upah dan melakukan Survey Kebutuhan Hidup Layak. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 90.003.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.408.000,- (50,45%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena  adanya sisa perjalanan dinas dalam daerah dan pelaksanaan bimtek.
  •  Kegiatan Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan, dengan melaksanakan sosialisasi undang-undang ketenagakerjaan, pembinaan LKS bipartit, verifikasi SP/SB di perusahaan dan konsultasi/koordinasi ke Disnakertrans Provinsi NTB. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 69.109.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.778.000,- (64,79%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena  adanya sisa kegiatan sosialisasi dan perjalanan dinas luar daerah.
  •  Kegiatan Pembinaan Calon Transmigrasi Regional, dengan pembinaan dan pemberian bantuan alat pengolahan pertanian dan benih tanaman untuk calon transmigran yang sudah dilatih dan siap untuk diberangkatkan ke lokasi tujuan transmigrasi. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 33,555.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 10.441.000,- (99,39%). Terjadinya selisih antara pagu dengan realisasi karena  perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan dengan alasan efisiensi anggaran.
  • Kegiatan Pendataan, Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi, dengan melakukan proses perekrutan calon transmigrasi, mulai dari pendataan hingga pengusulan nama calon transmigrasi yang lulus seleksi ke Disnakertrans Provinsi NTB untuk mengikuti tahapan selanjutnya di tingkat provinsi. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 29.020.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.341.000,- (97,66%). Terjadinya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi karena sisa belanja bahan pakai habis.
  • Kegiatan Pembinaan, Pengangkutan dan Penampungan Transmigrasi, dengan melakukan pembinaan ke lokasi transmigrasi. Pagu anggaran yang tersedia Rp. 11.747.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.747.000,- (100%).

Satuan kerja belanja modal

  1. Pengadaan Sarana Penunjang LTSA yaitu printer all in one 9 unit, meja kerja ½ biro 9 buah, kursi kerja putar 9 buah, computer personal 9 unit dan kursi besi tunggu panjang 3 unit
  2. Pengadaan lemari kayu arsip dan meja biro yaitu lemari kayu arsip 4 unit dan meja biro 5 unit
  3.  Pengadaan computer personal, laptop dan printer yaitu computer personal all in one 1 unit, laptop 2 unit dan printer all in one 4 unit
  4. Pengadaan bangunan gedung kantor untuk SISDT dan subbag. Program 1 unit.
  5. Pengadaan AC yaitu AC split 2 PK 1 unit, AC split 1,5 pk 1 unit dan AC split 1 PK 1 unit
  6. Pengadaan laptop dan printer untuk bidang Penempatan yaitu laptop 1 unit dan printer all in one 2 unit
  7. Pengadaan kamera digital dan printer untuk LTSA yaitu kamera digital 2 unit dan printer 2 unit
  8. Pengadaan computer personal untuk sekretariat yaitu computer personal all in one 2 unit
  9. Pengadaan terali besi dan gorden untuk Ruang LTSA yaitu terali besi seluas 84 m2 , gorden vertical blinds seluas 16,20 m2 dan gorden kain seluas 28,80 m2
  10. Rehabilitasi tempat parkir 1 lokal
  11. Pembangunan gedung LTSA 1 lokal
  12. Perbaikan ruangan bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sambutan
phijsk
Binapenta
Kemnaker
disnakertrans Prov NTB