PPID 2018

PPID DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2018

 

Bagian 1.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Penerbitan regulasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 sebagai sesuatu yang penting dan strategis dalam menunjang pembangunan dan kemajuan daerah serta mendukung visi Lombok Barat yaitu Mewujudkan Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat yang dilandasi dengan nilai Patut Patuh Patju. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik telah dijadikan prioritas dan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut telah diterbitkan beberapa produk hukum sebagai komitmen dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan informasi publik itu sendiri. Produk hukum itu sendiri merupakan pedoman dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat.

Produk hukum atau regulasi itu adalah sebagai berikut :

1. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
   2. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

 

Dari Kebijakan tersebut telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penetapan PPID Disnaker Kab. Lombok Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Tenag Kerja. Adapun Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat adalah :

 

 

2. Uraian singkat pelayanan Informasi 2018

Tingginya tingkat pengangguran dan besarnya jumlah angkatan kerja menjadi masalah bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat yang harus ditangani secara khusus.

Salah satu upaya yang dilakukan antara lain mengoptimalkan pelayanan antar kerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Lombok Barat salah satunya adalah Pelayanan Informasi Pasar Kerja kepada pencari kerja, pelayanan secara manual maupun online system. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana mengakibatkan pelayanan antar kerja seringkali dilakukan tidak sesutai dengan system antar kerja yang telah ditentukan secara nasional.

Berkaitan hal tersebut, perlu adanya evaluasi dan perbaikan atau penyempurnaan terhadap tugas, fungsi dan alur kerja pelayanan antar kerja untuk kemudian distandarkan melalui system manajemen mutu ISO 90001 dan dengan sistem tersebut diharapkan kinerja operasional dapat meningkat secara signifikan.

 

SOP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DISNAKER KAB. LOMBOK BARAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOP Diagram Alur Kerja

 

SOP PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN AK/I MANUAL

 

 

 

Bagian 2.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana prasarana pelayanan informasi Publik di PPID Disnaker Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 tersedia dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki. Pada PPID Disnaker Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa sarana perangkat keras seperti Komputer, Ruang Pelayanan dan Jaringan Internet. Sementera perangkat lunak seperti website juga tersedia dalam rangka memudahkan pelayanan

No	Jenis Sarana	Diperlukan	Tersedia	Belum Tersedia
1	Desk Pelayanan	1 unit	1 unit
2	Kursi Tamu	1 set	3 unit
3	Computer	1 unit	1 unit
4	Printer unit	1 unit	1 unit
5	Aplikasi	1	1 unit
6	Almari penyimpanan	1 unit	1 unit
7	Ruang Kerja Refresentatif	1 lokal	1 unit
8	Jaringan Internet	10 Mhz	1 unit

 

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelayanan informasi publik tahun 2018 secara khusus tidak tersedia. Sementara SDM di PPID Disnaker Kab. Lombok Barat juga secara khusus belum ada, masih dirangkap oleh personil yang mengerjakan tugas pokok.

Dampaknya setiap hari tidak ada yang standby di desk layanan setiap hari karena mengerjakan tugas pokok masing-masing.

Demikian pula di sekretariat belum ada staf sekretariat atau jabatan fungsional yang membantu. Semua masih di tangani oleh kepala sekretariat. Rekrutmen tenaga Sekretariat PPID Utama mengalami kesulitan dan mengangkat jabatan fungsional juga masih terkendala.

Kesimpulannya kualitas SDM PPID cukup mumpuni namun tidak dibantu dengan petugas teknis/staf yang mengerjakan tugas-tugas teknis

 

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Pendidikan	Keterangan
1
2
3

 

 

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

 

Anggaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Disnaker Kab. Lombok Barat. terlihat pada Anggaran Tahun 2018 belum dialokasikan secara khusus

 

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2018	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Realisasi Keuangan (%)
1;

 

 

Bagian 3.

 

Perkembangan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018

 

Jenis Informasi	Jumlah Pengakses	Cara Akses		Waktu Mendapatkan		Pemberian Informasi			Alasan Penolakan (Jika Terjadi)
		Web Site	Desk Layanan	< 10 HK	> 10 HK	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak
Kebijakan
Perencanaan
Keuangan
Pengadaan
Pelayanan
Perijinan
Personal
Lainnya
Jumlah

 

 

 

Jumlah Layanan Informasi Publik Tahun 2018

Bulan	Jumlah Permohonnan	Pemohon Informasi
		Individu	Lembaga
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember