Penyelesaian Perselisihan HI

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIATOR/ PEGAWAI PERANTARA

  1. Persyaratan Pelayanan
  2. Copy Risalah Bipartit
  3. Apabila dikuasakan kepada pihak ke III, harus dilampirkan copy surat kuasa

 

  1. Besarnya tarif/biaya pelayanan dan cara pembayarannya

Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya ( Gratis )

 

  1. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan dan Masa Berlaku

Jangka waktu proses penyelesaian adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

 

  1. Prosedur Penyelesaian Pelayanan
  1. Surat Pengaduan disampaikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar
  2. Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan HI untuk memproses pengaduan.
  3. Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Perselisihan HI menunjuk mediator untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  4. Mediator memanggil pihak-pihak yang berselisih
  5. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
  6. Apabila perundingan secara bipartit tidak bisa menyelesaikan permasalahan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak.
  7. Jika perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Persetujuan Bersama, jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran.
  8. Persetujuan Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Kantor disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Kantor.
  1. Hasil Pelayanan Yang Diterima Oleh Pelanggan
  2. Apabila perselisihan dapat diselesaikan : Persetujuan bersama
  3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan: Anjuran

 

  1. Kompetensi Petugas Yang Terlibat Dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan
  1. Petugas yang melayani sebanyak 1 (satu) orang
  2. Kompetensi yang dimiliki petugas adalah memiliki pengetahuan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 02 tahun 2004
  3. Pendidikan formal maupun informal yang harus dimiliki oleh petugas adalah S1 dan telah lulus diklat teknis perantara Hubungan Industrial/Mediator Hubungan Industrial

 

  1. Sarana dan Prasarana
  2. Sarana bagi petugas: komputer dan alat tulis
  3. Sarana bagi pelanggan : WC umum dan ruang tunggu
Sambutan
Assalamu’alaikum wr.wb.. Selamat datang kami ucapkan dihalaman Website Resmi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat terus melangkahkan dan mengembangkan sayapnya dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan media elektronika atau yang  lebih populer dengan kemajuan dunia maya, Kabupaten Lombok Barat tidak ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk kebutuhan informasi yang lebih cepat, baik tentang pembangunan, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, ketenagakerjaan dan sektor lainnya. Berkembangnya teknologi informasi telah menyentuh,..

Rusditah, S.Sos
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Lobar

Selengkapnya
phijsk
Binapenta
Kemnaker
disnakertrans Prov NTB